Optimalisasi Penerimaan Pajak E-Commerce di Indonesia: Tantangan dan Strategi

Business card vector created by macrovector – www.freepik.com

Di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, sebagian besar kegiatan masyarakat dilaksanakan dengan bantuan teknologi digital. Baik kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan sudah memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, tidak heran jika saat ini pengguna media teknologi seperti gadget, komputer dan media informasi lainnya bertumbuh dengan sangat cepat dengan waktu pakai yang tidak singkat. Khususnya di Indonesia, pada tahun 2019 media Kompas mencatat sebanyak 171 juta orang atau sekitar 65% menggunakan internet dari total penduduk indonesia saat ini. Tak dapat dipungkiri bahwa penetrasi teknologi yang merambat begitu cepat dimanfaatkan banyak orang untuk melakukan kegiatan yang bersifat komersial untuk mendapatkan keuntungan, diantaranya adalah melalui transaki daring seperti bisnis onlineshop, marketplace, iklan, entertainment, lapak online dan masih banyak lainnya dan proses kegiatan tersebut dikumpulkan dalam satu wadah yang disebut e-Commerce.

Apa itu e-Commerce dan bagaimana perkembangannya di Indonesia saat ini?

Dalam SE-62/PJ/2013 dijelaskan bahwa e-Commerce adalah perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistrem elektronik. Ditjen pajak telah memetakan terkait dengan jenis bisnis e-Commerce di Indonesia sedikitnya ada 4 (empat) jenis diantaranya, pertama Online Marketplace, adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mall internet (online shop) sebagai tempat online marketplace Merchant. Kedua Classified Ads, adalah kegiatan untuk menyediakan tempat dan waktu untuk memajang content, salah satunya periklanan. Ketiga Daily Deals, adalah kegiatan menyediakan tempat untuk menjajakan barang dan/atau jasa kepada pembeli, dan model pembayarannya menggunakan voucher. Yang terakhir adalah online retail merupakan kegiatan jual beli antara pemilik online retail dengan pembeli.

Perkembangan bisnis dagangan elektronik (e-Commerce) di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dirilis dari laman Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, transaksi e-Commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan hingga 500% dengan total transaksi penjualan sebesar US$27 miliar atau sekitar Rp 391 triliun, angka sebesar ini juga menjadikan transaksi ekonomi digital Indonesia berada di peringkat pertama untuk kawasan ASEAN dengan kontribusi sebesar 49%.

Melihat pertumbuhan sebesar ini, negara sudah seharusnya mendapatkan kompensasi yang cukup besar dari pajak transaksi e-Commerce, apalagi di tengah revolusi digitalisasi yang makin pesat, tidak menutup kemungkinan transaksi konvensional akan beralih ke transaksi online, akibatnya jumlah pelaku usaha konvensional akan semakin surut. Jika hal tersebut terjadi dan pemerintah masih stagnan memajaki usaha konvensional maka akan berpengaruh terhadap tidak tercapainya target penerimaan pajak yang dianggarakan dalam APBN.

Masalah dan tantangan apa yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan pajak e-Commerce?

Reformasi perpajakan yang selalu digiatkan pemerintah tentu saja sudah menjadi terobosan dalam memperbaiki dan merekonstruksi sistem perpajakan yang ada saat ini, dan kebanyakan tax policy yang sudah ada berhasil dan menjadikan sistem yang lebih baik. Namun ketika bicara tentang e-Commerce, tax policy yang ada tidak mampu menjadi alat untuk mengeksekusi pelaku pasar e-Commerce, hal ini disebabkan oleh pelaku e-Commerce tidak bekerja secara nyata atau bisa disebut invisible trader sehingga ditjen pajak sulit untuk mengetahui transaksi yang mereka lakukan. Ketidakmampuan ditjen pajak dalam melakukan perekaman atas transaski yang terjadi di e-Commerce ini membuat pemajakan tidak dapat dilakukan secara efektif. Masalah lain yang menjadi momok utama dalam proses pemajakan e-Commerce adalah instrumen atau alat untuk memajaki pelaku e-Commerce. Dalam hal ini regulasi menjadi salah satunya alat yang dipakai untuk melakukan proses pemajakan, akan tetapi instrumen yang diperlukan untuk memajaki e-Commerce tidak dapat menggunakan instrumen yang sama untuk memajaki usaha konvensional, walaupun peraturan yang ada menganggap dua objek tersebut sama. Oleh karena itu ditjen pajak harus melakukan deregulasi ataupun penyempurnaan terhadap regulasi tanpa harus menimbulkan unequity and injustice di kalangan pelaku usaha. Dari beberapa masalah yang dihadapi diatas dapat dipastikan akan menimbulkan ketidakefektifitasan dan bahkan ketidakmampuan ditjen pajak dalam menggali potensi pajak dikalangan pelaku e-Commerce, jadi langkah apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah khususnya untuk menangani problematika ini? .

Strategi apa yang harus diterapkan pemerintah untuk menggali potensi pajak dari pelaku e-Commerce?

Sebelum melangkah jauh ke penyelesaian, kita harus tahu jenis potensi pajak apa yang bisa digali dari e-Commerce. e-Commerce merupakan objek pajak yang dapat menimbulkan sedikitnya dua jenis pajak yaitu jenis pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPn). Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dibayarkan atas penghasilan bersih yang didapatkan dari suatu pekerjaan atau usaha baik perorangan, badan hukum, dan BUT. Sedangkan pajak pertambahan nilai atau PPh adalah pajak yang timbul akibat adanya peralihan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, pajak ini ditanggung oleh konsumen namun dibayarkan oleh produsen. Kedua jenis pajak diatas merupakan potensi yang sangat besar untuk didapatkan dari pelaku e-Commerce, tinggal pemerintah bagaimana untuk mengeksekusinya.

Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh ditjen pajak untuk memajaki para pelaku e-Commerce, diantaranya:

Pertama, ditjen pajak sebagai eksekutor utama harus memiliki daftar seluruh pelaku e-Commerce yang ada di Indonesia. Hal ini sangat perlu untuk memudahkan ditjen pajak dalam menerbitkan regulasi dan menyesuaikannya dengan keadaan bisnis online marketplace yang ada. Salah satu cara ditjen pajak agar selalu update tekait pertumbuhan online market place atau sejenisnya adalah dengan melakukan kerjasama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Dengan begitu ditjen pajak akan lebih leluasa mengadaptasi perkembangan e-Commerce di indonesia sehingga nantinya akan mempermudah dalam proses pemajakan.

Kedua, ditjen pajak wajib bekerja sama dengan pemilik e-Commerce untuk menggalakkan NPWP bersyarat bagi pelaku e-Commerce. Artinya pelaku e-Commerce tidak harus memiliki NPWP ketika ingin bergabung ke dunia e-Commerce, akan tetapi NPWP bersyarat ini akan berlaku ketika jumlah transaksi bulanan ataupun tahunan yang dilakukan oleh pelaku e-Commerce sudah memenuhi aturan untuk dikenai pajak. Sistem akan secara langsung mewajibkan mereka untuk membuat NPWP dengan cara menutup sementara akun yang sudah mereka punya. Hal ini sangat berbeda dengan ketika diawal mereka diharuskan membuat NPWP, hal ini terindikasi sebagai penghambatan bagi pelaku usaha dan khususnya bagi mereka pelaku usaha mikro yang baru memulai ini bisa menjadi ancaman yang membuat mereka akan sulit dalam mengembangkan usahanya.

Ketiga, membuat sistem yang mampu merekam seluruh transaksi e-Commerce yang tersambung ke sistem perpajakan, kembali lagi ditjen pajak harus koordinasi dengan pemilik e-Commerce supaya ditjen pajak bisa mendapatkan seluruh transaksi produsen yang berjualan di e-Commerce. hal ini mungkin akan menjadi bomerang jika ditjen pajak tidak memiliki regulasi yang mendukung ke hal tersebut, apalagi jika pemilik e-Commerce berusaha menjamin kerahasiaan informasi terkait pelaku e-Commerce, artinya ditjen pajak harus mampu medapatkan informasi transaksi tanpa menimbulkan keresahan di masing masing pelaku e-Commerce, salah satunya dengan membuat regulasi yang baik dan dapat diterima masyarakat. Oleh karena itu ditjen pajak dapat membentuk sebuah badan atau direktorat yang khusus mengurusi dan mengolah data dari transaksi e-Commerce.

Keempat, pendekatan berupa sosialisasi mengenai perpajakan, terlihat sederhana namun hal ini akan membuat sistem perpajakan lebih jika dilakukan secara konsisten. Dalam hal ini sosialisasi yang perlu digalakkan agak lebih berbeda dari sosialisasi yang biasanya, karena sosialisasi yang dimaksud bukan tentang tujuan pajak dan sejenisnya, karna mereka pasti sudah tau akan hal itu. Akan tetapi yang perlu di sosialisasikan pada pelaku e-Commerce adalah tentang bagaimana caranya supaya pelaku e-Commerce bisa menjadi pelaku pasar yang sukses di Indonesia dengan pendapatan yang optimal. Dan salah satu cara terbaik adalah memberi pelatihan sederhana bagi mereka. Hal ini memang tidak secara langsung menambah pundi pundi perpajakan indonesia, akan tetapi sebagai manusia yang memiliki naluri dengan sendirinya pelaku e-Commerce ini akan sadar dan mau membayar pajak tanpa harus dipaksa. Stimulasi seperti ini sudah banyak membuat pelaku usaha khususnya UMKM yang mau membayar pajak bahkan mereka mau menjadi agen sosialisasi tentang perpajakan kepada sesama pelaku usaha lainnya.

Kelima, terkait regulasi memang ditjen pajak sudah mempunyai peraturan mengenai pemajakan terkait PPh ataupun PPn, akan tetapi diperlukan regulasi lain terkait dengan transaski online marketplace yang berhubungan dengan transaksi diluar negeri, apakah hal ini termasuk ke pemajakan impor atau ekspor perlu dijelaskan lebih lagi untuk menjamin kepastian hukum. Salah satu hal yang perlu diatur adalah terkait pendirian Badan Usaha Tetap (BUT) oleh luar di Indonesia yang terkait dengan transaksi perdagangan elektronik.

Keenam, terkait dengan pajak terutang baik pelaku usaha dalam negeri ataupun luar negeri perlu adanya penjelasan lebih lanjut terkait dengan mekanisme dan regulasi pemotongan pajak penghasilan bagi pelaku e-Commerce agar eksekusi pajak terutang dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa menimbulkan ketidakadilan diantara pelaku usaha e-Commerce.

Ketujuh, pemberian insentif diluar yang sudah ada sebelumnya. Kita sudah melihat ada banyak insentif perpajakan yang sudah dirasakan oleh wajib pajak saat ini baik pelaku usaha mikro maupun makro. Namun, pemerintah melalui ditjen pajak perlu memberikan insentif khusus bagi pelaku e-Commerce yang dapat membuat mereka semakin terbuka untuk melaksanakan kewajibannya. Pemotongan pajak ataupun penghapusan pajak terutang mungkin sudah hal biasa yang kita lihat, tapi ada hal lebih penting dari hal itu yang mungkin dibutuhkan oleh pelaku e-Commerce. kita tahu bahwa pelaku e-Commerce tidak dapat bekerja jika mereka tidak mempunyai gadget atau sejenisnya, oleh karena itu ditjen pajak dapat memberikan insentif berupa gadget atau sejenisnya bagi pelaku e-Commerce yang memenuhi syarat, misalnya membayar pajak dengan tepat waktu. Hal ini selain ditjen pajak berambisi untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, ditjen pajak juga telah ikut berpartisipasi untuk mengembangkan usaha dari pelaku e-Commerce.

Jika ditjen pajak konsisten untuk menerapkan strategi strategi tersebut, maka narasi mengejar pelaku e-Commerce untuk membayar pajak akan berubah menjadi melayani pelaku e-Commerce dalam membayar pajak, dengan begitu pundi pundi perpajakan akan semakin meningkat dan pembangunan akan dapat terlaksa dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat indonesia.

Penulis:
Predi M Sinaga
D III PBB/Penilai 2018

Post Terkait

Leave a Reply

Close Menu