PPN Produk Digital Dari Luar Negeri : Suatu Momentum ‘Kesetaraan Berusaha’ Di Tengah Pandemi

Pendahuluan

Saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19 yang kini sangat memengaruhi tatanan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia hampir di seluruh penjuru negeri. Salah satunya, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia tidak dapat secara leluasa beraktivitas layaknya normal. Hal ini disebabkan oleh diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh beberapa kota besar di Indonesia guna mencegah perluasan penyebaran virus Covid-19. Kebijakan PSBB inilah yang pada akhirnya mendorong sebagian besar kegiatan masyarakat agar dilakukan di kediaman masing-masing. Contohnya, pemberlakuan kegiatan belajar dari rumah dan juga bekerja dari rumah yang saat ini akrab kita sebut dengan istilah Work From Home (WFH).

Dengan pemberlakuan WFH, ternyata terjadi kenaikan yang siginifkan pada penggunaan produk keluaran perusahaan luar negeri berupa platform-platform digital guna mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Mulai dari kegiatan pembelajaran, pertemuan kantor, rapat, hingga seminar, kini telah menggunakan beberapa platform tatap muka digital yang saat ini namanya sudah tak asing lagi bagi kita. Selain aktivitas-aktivitas tersebut, dalam hal memperoleh hiburan, kini masyarakat juga lebih sering menggunakan platform hiburan digital, mengingat tutupnya tempat-tempat hiburan dalam rangka pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia.

Landasan Teori

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 yang merupakan tindak lanjut atau turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mulai memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perusahaan luar negeri atas impor digital mulai tanggal 1 Juli 2020. Besaran PPN yang dimaksud adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut PMK 48/2020 [1] dalam pasal 4, pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang akan ditunjuk sebagai pemungut PPN atas PMSE adalah pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tertentu mengenai besarnya nilai transaksi dan/atau traffic atau pengakses yang baru akan ditetapkan oleh DJP dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 bulan terhitung dari saat keluarnya PMK 48/2020 ini hingga siap diterapkan pada 1 Juli 2020.

Pengenaan PPN atas Barang/Jasa Kena Pajak (B/JKP) di Indonesia pada dasarnya adalah menganut destination principle, dimana pajak dikenakan di tempat tujuan barang/jasa dikonsumsi. Dalam hal ini, komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan komoditi yang di produksi di Indonesia, karena sama-sama dikonsumsi di Indonesia.

Pembahasan

Terbitnya PMK 48/2020 menimbulkan pertanyaan besar yang sebelumnya bahkan belum pernah terpikir sama sekali. Apakah selama ini keberadaan platform digital (film/music streaming, aplikasi, games digital) yang dikembangkan oleh perusahaan luar negeri dan sudah lama beredar di Indonesia terlepas kepopulerannya dalam situasi pandemi esaat ini belum pernah dikenai PPN? Jawabannya adalah memang belum pernah. Hal tersebut dikarenakan belum tersedia payung hukum bagi DJP untuk dapat menarik pajak dari perusahaan over the top (OTT), yaitu perusahaan yang menyediakan layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Karena biasanya penarikan PPN impor dilakukan hanya pada BKP berwujud melalui bea dan cukai. Maka dari itu, sejak dalam rancangan Omnibus Law-pun, pemerintah berniat akan mengundangkan pungutan PPN baik bagi perusahaan, barang, maupun jasa demi memperoleh penerimaan pajak dari perusahaan luar negeri yang menjalankan usahanya di Indonesia. Klausul rancangan dalam Omnibus Law perpajakan mengenai hal tersebut juga kini tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 [2], yang saat ini sudah ditetapkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2020 [3] dan juga telah menghasilkan turunan produk hukum berupa PMK 48/2020 yang mengatur lebih spesifik tentang perlakuan perpajakan dalam kegiatan PMSE.

Dengan pemberlakuan pemungutan PPN bagi perusahaan OTT seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, diprediksi akan memunculkan suatu momentum dimana akan segera terwujudnya ‘kesetaraan berusaha’ (level playing field) bagi semua pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri, khususnya usaha produk digital, yang selama ini ternyata muncul aspek ‘ketidakadilan’ antara pelaku usaha digital luar dan dalam negeri. Ketidakadilan yang dimaksud disini adalah akan ada efek berupa terpengaruhnya kemauan dan kemampuan membeli dari masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana dengan prinsip netralitas PPN pada konsep perdagangan internasional?

PPN harus bersifat netral. Artinya, tidak boleh ada pengaruh yang memengaruhi keputusan ekonomi dari para pelaku bisnis maupun konsumen. Definisi netralitas PPN ini tentunya bersinggungan dengan permasalahan yang muncul sehubungan dengan belum dipajakinya produk PPN digital dari luar negeri, dimana hal tersebut akan memengaruhi kemauan dan kemampuan masayrakat dalam membeli. Prinsip netralitas ini tertulis pada kriteria yang ada pada OECD [4] International VAT/GST Guidelines [5]. Kriteria yang dimaksud adalah : 1) PPN harus dikemas sedimikian rupa sehingga tidak memengaruhi keputusan bisnis, dan 2) Perusahaan asing yang menjalankan bisnis di yurisdiksi negara lain tidak boleh dirugikan maupun diuntungkan dibandingkan dengan perusahaan domestik yang berasal dari yurisdiksi tempat PPN terutang. Jika hal tersebut tidak diperhatikan, dikhawatirkan akan terjadi distorsi kompetisi yang disebabkan perbedaan besaran pajak yang dipungut antara perusahaan dalam negeri dan luar negeri, dan juga masalah pilihan konsumen.

Seperti yang telah diketahui bersama, latar belakang penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah sebagai upaya untuk penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi. Dan dirasa juga, pemungutan pajak (salah satunya PPN) kepada PPMSE [6] merupakan kebijakan yang bisa dibilang cukup tepat, karena PPN merupakan jenis pajak yang stabil ditengah pandemi. Ditambah lagi dengan masifnya penggunaan platform-platform digital luar negeri yang dinilai dapat sangat berpengaruh signifikan pada penyelamatan ekonomi saat/pasca pandemi. Pertanyaan besar sekali lagi muncul, apakah pemberlakuan pajak kepada PPMSE semata-mata hanya untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, yang “secara tidak sengaja” menciptakan “kesetaraan berusaha” yang sudah seharusnya ada dalam kebijakan PPN di Indonesia

Kesimpulan

Terlepas dari latar belakang pemberlakuan PPN terhadap pengusaha PPMSE asing tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan DJP dirasa sudah mengeluarkan kebijakan yang tepat, utamanya untuk melakukan upaya penyelamatan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang sekaligus dapat memunculkan momentum yang selama ini ternyata belum pernah terwujud, yaitu kesetaraan berusaha yang jika dianalisis dampaknya sangat signifikan sehingga pengusaha PPMSE lokal dapat terus menjalankan usahanya dan dapat bersaing di tengah situasi pandemi. Terbitnya kebijakan ini hendaknya juga dapat menjadi refleksi bersama-sama akan ternyata masih ada prinsip dan asas PPN yang belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia.

Footnote

[1] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK.03/2020 TENTANG TATA CARA PENUNJUKKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

[2] PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS KEUANGAN

[3] UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS KEUANGAN

[4] Organisation for Economic Co-operation and Development. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi adalah organisasi yang bertujuan untuk mempererat kerjasama dan pembangunan ekonomi antar negara demi mewujudkan stabilitas perekonomian yang berkelanjutan

[5] Pedoman PPN Internasional. Pedoman PPN Internasional oleh OECD yang menyajikan serangkaian standar yang disepakati secara Internasional dan pendekatan yang direkomendasikan untuk mengatasi masalah yang muncul dari penerapan sistem PPN nasional yang tidak terkoordinasi dalam konteks perdagangan internasional

[6] Penyelenggara PMSE. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Referensi

Penulis:
Akbar Anugrah Pratama / 2302180053
Mahasiswa Program Studi D3 PBB/Penilai
Politeknik Keuangan Negara STAN

Post Terkait

Leave a Reply

Close Menu