Wajib Pungut PPN : Trade-Off Otimalisasi dan Opportunity

Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai manifestasi prinsip dari rakyat untuk rakyat. Maka sewajarnya masyarakat mengetahui bagaimana suatu pajak dipungut, dikelola, dan digunakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. PPN menjadi komponen penerimaan pajak terbesar di Indonesia setiap tahunnya. Secara garis besar terkait pemungutan serta penggunaan PPN sama halnya dengan pajak lainnya. Namun, dalam PPN, terdapat mekanisme normal dan mekanisme pemungutan yang dipungut oleh ‘pemungut’ yang selanjutnya akan disebut sebagai ‘wajib pungut’. Atas mekanisme ini, perlu dikaji apakah sudah efektif, optimal, dan berkeadilan.

Kajian atas suatu kebijakan perpajakan tentunya akan membuat kebijakan berikutnya semakin baik dan mengurangi celah yang ada sebelumnya. Dengan kebijakan perpajakan yang baik bukan hal yang sulit untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga tujuan kemakmuran rakyat pun terlaksana dengan optimal juga.

Landasan Teori

UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM Pasal 16A ayat (1) menyatakan bahwa “Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.”

Pemungut atau Wajib Pungut (WaPu) pada dasarnya adalah pembeli yang seharusnya dipungut PPN oleh penjual justru memungut PPN. Adapun yang termasuk ke dalam wajib pungut PPN adalah Instansi Pemerintah, BUMN, Badan Usaha Tertentu, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran dapat dilakukan oleh PKP untuk satu masa pajak yang sama. Atas kelebihan pajak masukan dapat dilakukan kompensasi setiap akhir masa pajak atau restitusi khusus untuk PKP yang bertransaksi dengan Pemungut.

Konsep Time Value of Money, menyatakan bahwa lebih baik menerima sejumlah uang saat ini dibandingkan menerima sejumlah uang yang sama di masa depan.

Konsep biaya peluang, suatu konsep ekonomi dari manfaat potensial yang hilang karena memilih suatu tindakan alternatif.

Konsep efek multiplier investasi, bahwa investasi yang lebih banyak akan menignkatkan hasil yang jauh lebih banyak pula.

Konsep penilaian, suatu perusahaan dinilai tidak hanya dari keuntungannya melainkan juga dari arus kasnya.

Pembahasan

Mekanisme Wajib Pungut PPN dimaksudkan untuk mengamankan kas negara dari kekosongan. Dengan adanya mekanisme ini juga diharapakan terjadi optimalisasi penerimaan perpajakan negara karena meminimalisir penggelapan pajak atas pelaksanaan mekanisme pemungutan PPN secara umum oleh PKP.

Mekanisme Wajib Pungut PPN tentu menguntungkan negara. Berbeda halnya dengan PKP rekanan yang seharusnya memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN. Dengan mekanisme ini, maka jumlah pajak keluaran yang diterima oleh PKP bernilai 0 (nol) untuk setiap transaksi dengan pemungut PPN. Akibatnya, pajak masukan PKP rekanan mungkin akan lebih besar dari pajak keluarannya sehingga terjadi lebih bayar. Atas lebih bayar ini berarti kas yang dimiliki oleh PKP rekanan harus tertahan sementara di kas negara hingga dilakukan kompensasi di akahir masa pajak ataupun restitusi khusus yang memang sudah diberi sedikit kemudahan.

Atas kas milik PKP rekanan yang tertahan di kas negara ini tentunya akan merugikan PKP rekanan karena adanya shortage cashflow, konsep time value of money, dan biaya peluang (opportunitycost). Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk investasi kembali harus tertahan sementara. Nilai uang yang nantinya dibayarkan setelah adanya kompensasi dan restitusi pun akan berbeda dengan nilai uang saat ini.

Tidak cukup sampai di situ, PKP rekanan juga haru menanggung beban administrasi yang lebih besar atas proses restitusi yang diajukan.

Dari sisi negara, sebenarnya mekanisme ini pun memberikan trade-off antara tujuan optimalisasi pemungutan PPN atau peluang (opportunity) penerimaan pajak yang lebih besar. Biaya peluang timbul ketika PKP rekanan tidak bisa melakukan investasi kembali karena uang yang tertahan di kas negara maka kegiatan operasionalnya akan terganggu. Investasi ini memiliki efek multiplier. Secara sistematis, kegiatan operasional yang dilakukan PKP rekanan ini dapat dikenai PPN atas penyerahan hasil operasi perusahaan yang lebih banyak serta PPh atas keuntungan dari kegiatan operasi tersebut sehingga penerimaan pajak akan meningkat lebih besar dari yang seharusnya.

Tidak hanya berdampak bagi PKP rekanan dan negara, mekanisme Wajib Pungut ini juga berdampak pada BUMN yang berperan sebagai pemungut. Dampak ini akan sangat jelas saat terjadi penyerahan BKP atau JKP antara cucu BUMN dengan induk BUMN serta penyerahan antar BUMN sendiri.

Cucu perusahaan BUMN bukan merupakan pemungut PPN. Sehingga ketika terjadi penyerahan antara cucu perusahaan ke induk BUMN, mekanime Wajib Pungut tetap berlaku. Induk BUMN berperan sebagai pemungut. Hal yang memberatkan PKP rekanan akan terjadi juga pada cucu BUMN ini. Padahal, jika kegiatan operasional cucu BUMN terganggu maka akan berdampak pula kepada induknya. Hal yang sama terjadi juga pada penyerahan yang dilakukan antar BUMN. Padahal BUMN merupakan agen pembangunan perekonomian negara.

Kesimpulan

Setiap kebijakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dan setiap pilihan memiliki biaya peluang atas hilangnya manfaat dari pilihan lain. Menghilangkan kekurangan dan biaya peluang secara keseluruhan hampir tidak dimungkinkan. Hal yang mungkin adalah meminimalisir biaya peluang yang dihasilkan dari trade-off.

Dalam mekanisme Wajib Pungut, memiliki tujuan yang sangat baik tetapi juga memiliki kekurangan yang mungkin merugikan beberapa pihak. Solusi yang dapat meminimalisir kekurangan dari mekanisme ini bagi PKP rekanan adalah meningkatkan batas maksimal objek PPN yang tidak dipungut dengan mekanisme ini dari penyerahan sebesar maksimal 2 juta kepada instansi pemerintah dan 10 juta kepada pemungut lain menjadi lebih tinggi. Sehingga perusahaan tidak mengalami shortage cashflow dan mengurangi biaya peluang yang timbul. Selain itu, mekanisme kompensasi dan restitusi juga dapat lebih dipermudah lagi untuk membantu PKP rekanan sehingga dampak dari pengurangan nilai uang akan lebih kecil. Tentunya hal ini akan menambah penerimaan pajak negara karena adanya efek multiplier.

Solusi atas dampak pemungutan PPN dengan mekanisme Wajib Pungut PPN antara cucu dan induk BUMN serta antar BUMN adalah dengan mengembalikan mekanisme ini ke mekanisme pemungutan PPN normal. Sehingga cucu BUMN tidak mengalami shortage cashflow dan tidak terganggu operasinya yang berdampak pula bagi induknya. Peran BUMN sebagai agen pembangunan perekonomian negara pun dapat lebih optimal.

Daftar Pustaka

Penulis:
Luthfia Almas
Diploma III PBB/Penilai 2018
Politeknik Keuangan Negara STAN
almassluthfia20@gmail.com

Post Terkait

Leave a Reply

Close Menu